BAB II

Pengertian Wawasan Nusantara

Kata wawasan berasal dari kata “wawas” ( bahasa Jawa ) yang berartimelihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran –an maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, cara pandang. Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kunoyakni nusa yang berarti pulau, dan antara artinya lain.Wawasan nasional suatu bangsadibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapateori paham kekuasaan dan teori geopolitik. Perumusan wawasan nasional lahir  berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsepoperasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain:

a. Paham Machiavelli (Abad XVII)

Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan kedalam bahasa dengan judul “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh.Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimanamemelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahanapabila menerapkan dalil-dalil berikut: pertama, segala cara dihalalkan dalammerebut dan mempertahankan kekuasaan; kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (divide et impera) adalah sah; dan ketiga, dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas ), yang kuat pasti dapat bertahandan menang. Semasa Machiavelli hidup, buku “The Prince” dilarang beredar oleh SriPaus karena dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebutmenjadi sangat dan banyak dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para kalangan elite politik.

 

b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depanakan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional.Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki danmenjajah negara-negara disekitar Prancis. Ketiga postulat Machiavelli telahdiimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, namun menjadi bumerang bagidirinya sendiri sehingg akhir kariernya dibuang ke Pulau Elba.

c. Paham Jendral Clausewitz (XVIII)

Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleondari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui,invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir kembali kePerancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, di angkat menjadi kepala staf komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai perang berjudul VomKriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuannasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansisehingga menimbulkan perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atauKekaisaran Jerman.

d. Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan duaaliran besar Barat yang berkembang didunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dankomunisme di pihak yang lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yangmerupakan nenek moyang liberalisme sedang marak. Saat itu orang-orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu nafsukolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat yang lain. Inilah

TUJUAN DEMOKRASI PANCASILA

Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

Aspek Kejiwaan

Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangant para pemimpin pemerintah.

Prisip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Adapun Prinsip-prinsip Pancasila:

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

Mewujudkan rasa keadilan sosial

Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

D.Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun

Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.

Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.

Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai

Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)

Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter)

Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung ada perubahan menuju demokratisasi)

Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya.  Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.

PERSATUAN POLITIK DI INDONESIA

A. Makna Sila Persatuan Indonesia

            Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II disebutkan bahwa “ perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur “. Berdasarkan pernyataan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut maka pengertian “ Persatuan Indonesia “ dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia. Persatuan merupakan suatu syarat yang mutlak untuk terwujud suatu negara dan bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia peranan persatuan Indonesia masih tetap memegang kunci pokok demi terwujudnya tujuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh kerena itu pengertian Persatuan Indonesia sebagai hasil yaitu dalam wujud persatuan wilayah, bangsa, dan susunan negara, namun juga bersifat dinamis yaitu harus senantiasa dipelihara, dipupuk, dan dikembangkan.

            Jadi makna “ Persatuan Indonesia “ adalah bahwa sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Sifat dan keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak tidak dapat dibagi, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia ini. Sehingga negara Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat dan karakter sendiri yang berarti memiliki suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi. Makna “ Persatuan Indonesia “dibentuk dalam proses sejarah yang cukup panjang sehingga seluruh bangsa Indonesia memiliki suatu persamaan nasib, satu kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah serta satu kesatuan asas kerokhanian Pancasila yang terwujud dalam persatuan bangsa, wilayah, dan susunan negara.

B. Dasar Persatuan Indonesia dijadikan Sila ketiga Pancasila

           Dasar pemikiran mengapa persatuan Indonesia dijadikan sila ketiga dari Pancasila adalah karena pengalaman bangsa Indonesia pada masa penjajahan, dimana bangsa Indonesia sulit untuk bisa mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Belanda yang sudah mulai berada di Indonesia sejak abad ke-16. Dengan menjalankan politik adu domba, Belanda dapat melanggengkan kekuasaan di Indonesia sampai 350 tahun lamanya. Upaya untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda dengan membentuk organisasi yang bersifat nasional pun gagal karena Belanda memanfaatkan suku-suku lokal untuk memadamkan pemberontakan. Oleh karena itu muncul banyak pahlawan perintis kemerdekaan yang bersifat lokal seperti : Cut Nyak Dien dari Aceh, Imam Bonjol darri Sumatra Barat, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, dan masih banyak lagi yang kesemuanya itu berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Inilah yang menjadi dasar mengapa Persatuan Indonesia dijadikan sila ketiga dari Pancasila.

C. Makna Bhineka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia

            Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP. No. 66 tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28 Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No. II tahun 1951.

            Makna Bhineka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

            Dalam praktek tumbuh dan berkembangnya persatuan suatu bangsa (nasionalisme) terdapat dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi yaitu kekuasaan pisik (lahir), atau disebut juga kekuasan material yang berupa kekerasan, paksaan dan kekuasaan idealis (batin) yang berupa nafsu psikis, ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan. Proses nasionalisme (persatuan) yang dikuasai oleh kekuasaan pisik akan tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bersifat materialis. Sebaliknya proses nasionalisme (persatuan) yang dalam pertumbuhannya dikuasai oleh kekuasaan idealis maka akan tumbuh dan berkembang menjadi negara yang ideal yang jauh dari realitas bangsa dan negara. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia prinsip-prinsip nasionalisme itu tidak berat sebelah, namun justru merupakan suatu sintesa yang serasi dan harmonis baik hal-hal yang bersifat lahir maupun hal-hal yang bersifat batin. Prinsip tersebut adalah yang paling sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis yang terkandung dalam Pancasila.

3.

PUTRI CELULER AND WARNET

A. server spedifikasi

      HADWARE ;

·         MAENBOOR ASUS & BIOSTAR

·         DDR 1 & DDR 2 KAPASITAS 2GB

·         LCD & LLD

            SOFTWEAR ;

·         NORTON

·         AVIRA

·         DOB PLAS PLAYER

·         BROWSER

·         MOZILA

·         GOOGLE

B. client jaringan

pesifikasi             HADWARE ;

·         2 CORE 1,8GB

·         RAM 2GB DDR2

·         VGA 512MB ATRADION

·         MAENBOORS ASUS & BIOSTAR

 SOFTWEAR ;

·         AVIRA

·         COMODO

http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=11

http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=11

PUTRI CELULER AND WARNET

A. server spedifikasi

         HADWARE ;

·         MAENBOOR ASUS & BIOSTAR

·         DDR 1 & DDR 2 KAPASITAS 2GB

·         LCD & LLD

             SOFTWEAR ;

·         NORTON

·         AVIRA

·         DOB PLAS PLAYER

·         BROWSER

·         MOZILA

·         GOOGLE

B. client jaringan

Spesifikasi HADWARE ;

·         2 CORE 1,8GB

·         RAM 2GB DDR2

·         VGA 512MB ATRADION

·         MAENBOORS ASUS & BIOSTAR

 SOFTWEAR ;

·         AVIRA

·         COMODO